Menyusul kesuksesan acara di tahun 2005, Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Roundtable on Corporate Governance. Pertemuan rutin tahunan yang diprakarsai oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ini akan berlangsung di Bali pada tanggal 3 – 4 Oktober 2011 mendatang dan dilanjutkan dengan OECD-Indonesia Policy Dialogue mengenai “Disclosure of Beneficial Ownership and Control”pada tanggal 5 Oktober 2011. Asian Roundtable akan dihadiri sekitar 150 orang dari 19 negara yang meliputi perwakilan negara-negara OECD seperti Perancis, Jerman, Australia dan Inggris serta negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi Asia seperti China, India, Korea, Hong Kong, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Jepang. Selain itu, para pengambil kebijakan, regulator, business leader, investor, praktisi, akademisi, dan para ahli di bidang tata kelola perusahaan serta perwakilan dari lembaga-lembaga internasional lainnya juga akan menjadi peserta dalam forum regional ini.
Asian Roundtable diselenggarakan berdasarkan kesepahaman OECD dan negara-negara di kawasan Asia bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah kunci mewujudkan integritas perusahaan, pasar modal dan lembaga keuangan yang kondusif, serta menjadi pusat penyehatan stabilitas ekonomi. Pertemuan ini pertama kali diselenggarakan tahun 1999, pasca krisis finansial Asia terjadi. Hasil dari konferensi tersebut adalah deklarasi “Isu Reformasi Tata Kelola Perusahaan di Asia”. Selama ini, Asian Roundtable telah berperan dalam upaya pertukaran informasi dan pengalaman, memajukan agenda reformasi dan memperkenalkan kesadaran dalam hal tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip OECD.
Asian Roundtable bertujuan untuk mendukung para pengambil keputusan dalam upaya memperbaiki tata kelola perusahaan di wilayah Asia, melalui peer reviewpada kerangka kebijakan dan praktiknya. Oleh karena itu, dalam konferensi ini negara-negara peserta saling berbagi perkembangan dan tantangan utama yang dihadapi serta mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan law enforcement. Pembahasan mengenai kebijakan yang akan diambil untuk mendukung kelayakan dan efektivitas reformasi tata kelola perusahaan pun tak lupa dilakukan. Hal itulah yang kemudian akan dituangkan dalam the White Paper on Corporate Governance in Asiasebagai hasil pertemuan.
Sebagai organisasi kerjasama dan pengembangan ekonomi internasional, OECD memilih Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan, untuk menjadi host tahun ini dengan pertimbangan semakin meningkatnya kerjasama OECD dan pemerintah Indonesia melalui Enhanced Engagement Program (EEP), peran strategis Indonesia dalam forum G20 serta dimasukkannya Indonesia ke dalam OECD Corporate Governance Committee. Asian Roundtable on Corporate Governance 2011 rencananya akan dibuka oleh Menteri Keuangan dan dihadiri pula oleh Deputi Sekjen OECD, Richard Boucher.
Konferensi yang sedianya diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada 26 – 27 Mei 2011 yang lalu ini akan mengusung tema terkait tata kelola perusahaan, dengan agenda utama perumusan kebijakan dalam menyikapi berbagai tantangan serta prioritas reformasi di kawasan Asia dalam peningkatan Corporate Governance berdasarkan the White Paper on Corporate Governance in Asia dan OECD Principles on Corporate Governance. Hasil yang diharapkan dari pertemuan di Bali mendatang adalah deklarasi kesepahaman dalam the White Paper tentang “Prioritas Reformasi di Asia: Menjadikan Tata Kelola Perusahaan ke Tingkat yang Lebih Tinggi” atau “Reform Priorities in Asia: Taking Corporate Governance to a Higher Level” yang akan menyempurnakan The White Paper yang dihasilkan pada tahun 2003.
Melalui Asian Roundtable 2011 ini, regulator dan para pengambil kebijakan baik dari sektor pemerintah maupun swasta di Indonesia dapat memperoleh panduan bagi usaha menciptakan tata kelola yang baik atau good governance dan belajar best practice dari hasil pertemuan dan diskusi dengan negara-negara peserta forum yang memiliki pengalaman dalam hal tersebut. Selain itu, Asian Roundtable 2011 juga dapat menjadi forum bagi Indonesia untuk menginformasikan inisiatif reformasi nasionalnya kepada dunia internasional. Kesuksesan penyelanggaran event akan menciptakan citra positif Indonesia di mata internasional sebagai negara yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya tata kelola perusahaan.Kesemua hal tersebut pada akhirnya akan mendukung terciptanya kondisi ekonomi Indonesia yang sehat dan stabil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar